09Feb

Rilis Pers Koalisi – Kasus Covid-19 Terus Terjadi di Lapas: Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Petugas Pemasyarakatan Harus Masuk sebagai Kelompok Prioritas Vaksin

“Maka perlu digarisbawahi, petugas rutan dan lapas serta WBP mutlak harus menjadi prioritas penerima vaksin Covid-19. Pembiaran akan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia, utamanya dalam kondisi overcrowding dan penularan di rutan dan lapas yang sudah sangat berbahaya.”

15Sep

Rilis Pers Komunitas Pengguna Napza – Buka Hasil Pemeriksaan Kematian Hendri Alfred Bakari ke Publik!

Jakarta, 15 September 2020 – Tadi malam (Senin, 14 September 2020), Kabid Humas Polda Kepri, Harry Goldenheart, menyampaikan pada media bahwa telah ditetapkan satu terperiksa, yakni Brigadir JR, dalam kasus terduga penyiksaan terhadap Almarhum Hendri Alfred Bakari. Pada hari yang sama, perwakilan Kompolnas, Benny Jozua […]

12Aug

Rilis Pers Kelompok Masyarakat Sipil – Menyesalkan Pencabutan Keputusan Kementerian Pertanian yang Memposisikan Ganja sebagai Tanaman Obat

Jakarta, 12 Agustus 2008 – Regulasi narkotika Indonesia yang teramat ketat memiliki banyak dampak buruk, baik secara sosial, anggaran, hak asasi manusia, serta kesehatan masyarakat. Hal ini tercermin jelas pada kasus yang menjerat Fidelis Arie pada 2017 lalu di mana ia ditangkap karena mengobati almarhumah […]

12Aug

Rilis Pers Komunitas Pengguna Napza – Bongkar Kasus Penyiksaan Hendri Bakari di Batam!

Praktik penegakan hukum yang sarat dengan penyiksaan ini sesungguhnya telah lama disaksikan komunitas pengguna napza di seluruh Indonesia. Peristiwa yang menimpa Hendri ini seakan menjadi bukti sahih atas pengalaman kolektif ini. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mudah sekali menjerat pidana seseorang juga memberi sumbangsih pada hal ini.

26Jun

Rilis Pers AKSI – Antara 26 Juni, Pandemi, dan Ma’ruf Amin: Mendesaknya Dekriminalisasi Pemakai Narkotika!

Revisi UU Narkotika menjadi sengat penting. Usulan untuk revisi UU ini telah sekian kali masuk menjadi prolegnas, namun sejauh ini tidak pernah secara serius dieksekusi oleh Parlemen dan Pemerintah. Justru kesalahan regulasi saat ini dilanjutkan dengan memasukkan narkotika ke dalam RKUHP, hal yang jelas adalah inisiatif yang salah kaprah.